Isu Kenaikan Wacana mengenai kenaikan dana partai politik (parpol) hingga 10 kali lipat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sorotan hangat di tingkat nasional, dan resonansinya pun terasa hingga ke daerah, termasuk Kediri. Usulan ini memicu beragam tanggapan dari elit partai lokal, di mana ada kebutuhan untuk penguatan fungsi partai di satu sisi, Isu Kenaikan juga kehati-hatian terhadap kemampuan anggaran negara di sisi lain, terutama di tengah fokus pemerintah pada efisiensi.
Di Kediri, seperti daerah lain di Indonesia, partai politik memiliki peran krusial dalam pendidikan politik masyarakat, penjaringan calon pemimpin, serta representasi suara rakyat di parlemen daerah. Fungsi-fungsi ini membutuhkan operasional yang tidak sedikit. Dukungan finansial yang memadai dari negara diyakini dapat membantu partai menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara lebih optimal dan mengurangi potensi praktik korupsi.
Golkar Kediri: Perlu Kajian Mendalam dan Transparansi
Menanggapi usulan kenaikan dana parpol ini, Partai Golkar di Kediri, senada dengan sikap DPP-nya, cenderung meminta agar usulan ini dikaji ulang secara mendalam. Perwakilan Golkar di Kediri kemungkinan akan menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Mereka berpandangan bahwa sebelum menyetujui besaran kenaikan yang signifikan, perlu dipastikan bahwa dana tersebut benar-benar akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kekhawatiran akan penyalahgunaan dana menjadi isu yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, pengkajian yang komprehensif terkait mekanisme penggunaan dan pelaporan dana menjadi prioritas bagi Golkar, agar tidak menimbulkan persepsi negatif di mata publik.
PDI-P Kediri: Tidak Ingin Dianggap Diuntungkan dan Pertimbangan APBN
Sementara itu, PDI-P di Kediri, sebagai partai dengan perolehan suara signifikan, cenderung menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dan tidak ingin dianggap diuntungkan secara sepihak dari wacana kenaikan dana parpol ini. Sikap PDI-P di tingkat pusat, yang meminta agar penerapan usulan tersebut tidak terburu-buru dan mempertimbangkan kondisi APBN, kemungkinan besar juga dipegang oleh kader di Kediri.
PDI-P menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara dan memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal tidak membebani rakyat. Meskipun mengakui pentingnya pendanaan yang cukup untuk partai, PDI-P di Kediri juga kemungkinan akan menegaskan komitmen mereka terhadap tata kelola keuangan partai yang baik dan transparan, seperti yang sering disampaikan oleh pimpinan pusat mereka yang telah meraih sertifikasi ISO untuk pengelolaan keuangan. Mereka berpandangan bahwa integritas dan tata kelola yang baik lebih fundamental daripada sekadar besaran dana.