Investasi infrastruktur seharusnya membawa manfaat. Namun, di Tasikmalaya, ada sebuah ironi besar, jembatan senilai Rp 5 miliar yang dibangun di Kecamatan Salawu kini hanya menjadi monumen. Alih-alih berfungsi, jembatan ini tak bisa diakses kendaraan. Sebuah proyek mangkrak yang menyisakan tanda tanya.

Jembatan di Tasikmalaya ini sejatinya menghubungkan dua desa. Desa Tenjowaringin dengan Desa Salawu. Harapannya, akan mempermudah akses transportasi dan perekonomian warga. Namun, kenyataannya jauh panggang dari api.

Penyebab utama tak berfungsinya jembatan adalah masalah akses jalan. Jalur menuju jembatan masih berupa tanah. Bahkan di salah satu sisi, tidak ada jalan sama sekali. Jembatan ini seolah “menggantung” di tengah kehampaan.

Warga setempat merasa kecewa berat. Mereka telah lama menantikan jembatan ini. Mimpi untuk memiliki akses yang lebih baik kini pupus. Proyek miliaran rupiah ini berakhir sia-sia.

Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 2021. Dikerjakan oleh dua dinas berbeda. Dinas Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sayangnya, koordinasi antar dinas ini patut dipertanyakan.

Pemerintah daerah diduga kurang perencanaan matang. Prioritas pembangunan jembatan ini seolah tergesa-gesa. Tanpa mempertimbangkan aksesibilitas yang memadai. Sehingga, proyek ini menjadi mubazir.

Anggaran Rp 5 miliar yang digelontorkan berasal dari APBD. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Kini terbuang percuma karena kesalahan perencanaan. Ini adalah kerugian besar bagi daerah.

Warga berharap pemerintah segera bertindak. Menyelesaikan pembangunan akses jalan. Atau setidaknya menjelaskan mengapa proyek ini terbengkalai. Pertanggungjawaban publik sangat dibutuhkan.

Ironi jembatan ini menjadi sorotan. Sebuah contoh buruk dari proyek infrastruktur yang tidak efektif. Menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah lain. Pentingnya perencanaan yang komprehensif.

Kisah jembatan ini juga viral di media sosial. Mengundang berbagai komentar dari warganet. Banyak yang menyayangkan pemborosan anggaran. Dan mempertanyakan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus segera berbenah. Memastikan setiap proyek pembangunan. Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai ada lagi “monumen” serupa.

Masyarakat Tasikmalaya berhak mendapatkan infrastruktur yang layak. Yang benar-benar berfungsi dan bermanfaat. Bukan sekadar bangunan mahal yang tak berguna.