Kelapa sawit adalah salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, memainkan peran vital dalam perekonomian nasional melalui produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil – CPO). Namun, di balik manfaat ekonominya yang masif, industri ini senantiasa menghadapi sorotan tajam dari komunitas global terkait praktik keberlanjutan. Tantangan utama yang dihadapi oleh Komoditas Kelapa Sawit adalah memastikan bahwa produksi dilakukan secara bertanggung jawab, khususnya melalui implementasi sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Kepatuhan terhadap standar ini adalah kunci untuk membuka akses pasar internasional, terutama Uni Eropa yang semakin ketat dalam isu lingkungan.
Tantangan utama yang dihadapi oleh industri Komoditas Kelapa Sawit adalah isu deforestasi dan perubahan fungsi lahan. Pembukaan lahan gambut dan hutan untuk kebun sawit telah dituduh sebagai pemicu utama emisi karbon dan hilangnya keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi kritik ini, Pemerintah Indonesia memperkuat ISPO sebagai standar wajib bagi semua pelaku usaha sawit, dari perusahaan besar hingga petani plasma. Kementerian Pertanian melaporkan pada 1 Agustus 2025 bahwa dari 16,3 juta hektar total lahan sawit, baru 45% di antaranya yang telah tersertifikasi ISPO. Targetnya adalah mencapai 100% sertifikasi pada tahun 2027.
Proses sertifikasi ISPO menuntut kepatuhan pada 7 prinsip, termasuk kepatuhan hukum, penerapan praktik agrikultur yang baik, dan tanggung jawab lingkungan. Bagi petani kecil, pemenuhan syarat ini merupakan Tantangan Homestay Lokal besar karena kurangnya modal untuk pemetaan lahan yang akurat (memastikan tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan) dan pengadaan alat pelindung diri. Untuk mendukung petani, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyediakan program pelatihan dan bantuan dana peremajaan sawit rakyat (PSR), dengan alokasi sebesar Rp30 juta per hektar per petani.
Dalam aspek hukum, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan pengawasan ketat. Pada 1 November 2025, 3 perusahaan sawit di Riau dan Kalimantan Tengah telah dikenai sanksi administrasi dan denda kumulatif sebesar Rp50 miliar karena terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Upaya penegakan hukum ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memitigasi dampak lingkungan. Ke depan, keberhasilan Komoditas Kelapa Sawit di pasar global akan sangat ditentukan oleh sejauh mana industri ini mampu menjalankan praktik berkelanjutan yang transparan dan terverifikasi secara independen.